Landasan Hukum

Selasa, 26 Oktober 2010

Landasan Hukum
  1. Landasan Idiil yaitu Pancasila.
  2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
  3. Landasan Operasional antara lain:
  • Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;  
  • Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme ;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
  • Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategik ( Renstra ) SKPD ;
  • Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali ;
  • Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2008 tentang Rincian tugas pokok Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali ;